PERMASALAHAN PEREKONOMIAN INDONESIA (2)

Melanjutkan postingan sebelumnya, tentang permasalahan perekonomian indonesia (1), berikut adalah beberapa permasalahan tentang perekonomian Indonesia selanjutnya, hasil dari survei terhadap sekitar 200-an mahasiswa kelas karyawan.

• Kekurangan modal 
• Permasalahan perpajakan 
• Rendahnya pertumbuhan ekonomi 
• Kemampuan dalam mengelola sumber daya alam 
• Ketidakpercayaan pada SDM dalam negeri 
• Jalur distribusi yang sulit dan kurangnya sarana infrastruktur 
• Permainan harga komoditas tertentu 
• Kurangnya informasi dan publikasi peluang usaha 
• Otonomi daerah tidak efektif
• Koperasi kurang digalakkan

Kekurangan modal

Ini adalah salah satu masalah klasik dan menjadi salah satu alasan mengapa negara-negara berkembang secara umum getol untuk mencari pinjaman dari negara-negara maju maupun lembaga donor. Hal ini dibantu dengan adanya pemikiran dan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar menyatakan  bahwa untuk dapat menjadi negara yang maju dan modern serta agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu adanya investasi. Secara umum, negara-negara berkembang kekurangan dana untuk melakukan investasi sehingga memerlukan dana yang tentu saja diperoleh dari pinjaman negara-negara maju. Memang sebuah hal yang dilematis bagi negara berkembang. Di satu sisi memang butuh modal, tapi di satu sisi harus cerdas mengelola dana pinjaman, karena ada risiko gagal bayar, risiko terjadi krisis ekonomi, beban membayar bunga hutang dan seterusnya.

Pengalaman di Indonesia, terjadi ketika rezim Orde Baru, dimana pemerintah Orde Baru, membuka pintu investasi dari negara-negara Barat untuk berinvestasi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar terjaga di level yang cukup tinggi dan Indonesia digadang-gadang akan menjadi kekuatan baru ekonomi di Asia. Namun ternyata, semua itu runtuh ketika terjadi krisis moneter di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis dan yang paling lambat pulih dari krisis tersebut. Ironisnya, justru hutang luar negeri yang besar (khususnya hutang sektor swasta) justru menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia.

Kekurangan modal memang menjadi masalah klasik, dan memang mesti ada solusinya. Apakah harus berhutang, atau memaksimalkan potensi yang ada, khususnya sumber daya alam seperti minyak, gas atau tambang emas yang seharusnya bisa dikelola sendiri. Jika berhutang, tentu perlu dipikirkan pengelolaan dana hutang termasuk bagaimana membayar bunganya. 

  

Permasalahan Perpajakan

Pajak adalah sumber penerimaan APBN terbesar bahkan sangat dominan karena mencapai lebih dari 80 persen. Coba bayangkan bagaimana jika pajak tidak ada atau tidak mencapai separuhnya. Fungsi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan layanan publik tidak akan berjalan, dan ini akan sangat mengganggu kehidupan ekonomi dan kehidupan bernegara.

Semakin banyak pajak yang masuk, berarti pemerintah punya dana yang lebih besar untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan layanan publik. Namun demikian perlu diingat bahwa target penerimaan pajak yang tinggi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian. Tarif pajak yang  tinggi maupun penambahan jenis pajak dapat berpotensi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena mereka sebagai wajib pajak akan berkurang penghasilannya. 

Satu lagi adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pajak. Beberapa tahun yang lalu, sempat mencuat ada oknum pegawai pajak yang tertangkap karena melakukan korupsi dan suap dalam perpajakan. Ini yang membuat masyarakat kecewa sehingga secara psikologis malas untuk membayar pajak. Hal ini bisa berakibat pada menurunnya target penerimaan pajak dan berdampak pada target penerimaan dalam APBN.

Jika dilihat sekarang, pelayanan pajak sudah mulai dipermudah dan lebih transparan dan secara sistem mempersempit ruang gerak dilakukannya korupsi. Ini yang memang perlu dikembangkan, dan ditambah dengan layanan yang sifatnya memudahkan bagi wajib pajak.

Jadi, intinya...bagaimana caranya agar membayar pajak itu mudah, tidak ribet, dan pemerintah bisa membangun kepercayaan pada publik bahwa uang pajak itu dikelola dengan baik dan transparan dan menjadi sumber utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.  

Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang rendah sebenarnya adalah masalah yang bisa dihadapi oleh setiap negara, bahkan negara maju sekalipun. Pertumbuhan ekonomi yang rendah biasanya ditandai dengan aktivitas ekonomi yang lesu, dan berdampak pada produktivitas yang turun. Jika di Indonesa, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami minus pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Sejak tahun 2000 awal, pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan pertumbuhan ekonomi ini yang terus dijaga agar tetap stabil.

Kemampuan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam 

Jika kita berbicara tentang sumber daya alam, tentu tidak ada keraguan lagi bahwa kita memiliki semuanya. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, tambang, termasuk hasil dari laut. Tapi potensi itu belum maksimal termanfaatkan. Bahkan justru pihak-pihak luar yang mengeksploarasi hasil tambang kita. Selain itu, hasil SDA tersebut langsung kita ekspor tanpa kita olah terlebih dahulu sehingga nilai tambahnya masih kecil. Lagi-lagi adalah masalah teknologi, kualitas sumber daya manusia dan kekurangan modal. Saya masih ingat kata teman saya dulu...."Pada zaman Presiden Soekarno, pemerintahnya mengambil kebijakan, kekayaan alam biarlah di perut bumi, nanti biar putra-putri Indonesia belajar dulu, barulah nanti diambil dan dikelola sendiri..". Masuk akal juga strateginya..namun ternyata sejarah berkata lain, dimana peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru mengubah kebijakan tersebut.

Ketidakpercayaan pada SDM Dalam Negeri

Memang harus diakui bahwa, tenaga kerja asing di Indonesia lebih dihargai dan tentu bayarannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan tenaga kerja pribumi. Yang menjadi alasan utama tentu saja adalah kualitasnya. Faktanya kita secara umum hanya bisam mengekspor TKI dan TKW ke luar negeri uang notabene adalah tenaga kasar atau mentok adalah tenaga terampil. Tapi kita banyak mengimpor tenaga ahli dari luat negeri.

Namun, ternyata ada juga putra asli Indonesia yang bisa menjadi pengusaha sukses atau menjadi orang penting di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga punya potensi untuk bersaing dalam hal kualitas SDM. Tentu harus ada kesempatan untuk itu, kesempatan dan diiringi dengan apresiasi yang layak atas keahliannya agar tidak lagi terjadi orang-orang pinter asli Indonesia tapi justru malah bekerja untuk negara lain.

Jalur distribusi dan kondisi geografis yang sulit  
Ini adalah salah satu tantangan bagi Indonesia. Wilayah yang luas terdiri dari ribuan pulau dan kondisi daratan yang berbukit-bukit terkadang bisa menyulitkan jalur distribusi. Jalur distribusi yang terhambat akan berdampak pada harga barang/jasa yang tinggi. Jadi tidak heran ketika di daerah Papua harga semen per sak bisa mencapai 1 juta rupiah.

Salah satu solusinya adalah membuat jalur distribusi dan membangun sarana dan prasarana seperti jalan, rel kereta api, penerbangan perintis dan sebagainya. Cara ini memang mahal dan perlu biaya. Tetapi ini terkadang diperlukan agar ekonomi biaya tinggi bisa ditekan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga tidak lagi bergantung pada penyaluran barang/jasa dari Jawa saja.

Permainan Harga Komoditas tertentu
Kemarin sempat ramai masalah mahalnya harga daging, dan disinyalir ada pemainan di level tertentu untuk mengambil keuntungan yang besar. Ini mau tidak mau harus ada campur tangan dari pemerintah dan perlu ada regulasi yang jelas disertai penegakan hukum jika memang terjadi pelanggaran hukum.

Otonomi daerah tidak efektif
Mengapa otonomi daerah tyang tidak efektif menjadi salah satu permasalahan perekonomian. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah bersangkutan. Otonomi daerah sendiri pada hakikatnya, pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar untuk membangun daerahnya agar daerah tersebut lebih maju, rakyat lebih sejahtera, pelayanan publik lebih terjamin dan daya saing daerah muncul. 
Namun dalam kenyataannya, lebih banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi daripada yang sukses dalam membangun daerahnya. Saya tidak bilang otonomi daerah telah gagal, tetapi jika lebih banyak yang tersangkut korupsi, itu berarti menunjukkan ada gejala-gejala terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah alias otonomi daerah tidak bisa mencapai tujuannya alias tidak efektif. Tujuannya apa?..salah satunya menyejahterakan masyarakat. Jika rakyat tidak sejahtera berarti ada permasalahan perekonomian disitu.

Koperasi kurang digalakkan
Saat saya belajar dulu saat SD, koperasi adalah sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai pilar/tiang dalam perekonomian Indonesia. Koperasi juga sebagai badan usaha yang cocok dengan semangat masyarakat Indonesia karena berdasarkan asas kekeluargaan. Bung Hatta yang memunculkan ide koperasi  ini sekaligus mencerminkan adanya ekonomi kerakyatan yang saat ini katanya mulai diusung lagi.

Namun, kenyataannya jarang terdengar koperasi yang bisa menjadi pilar bagi perekonomian. Belum ada koperasi yang paling tidak levelnya mendekati PT. Pertamina, Bank Mandiri, PLN atau perusahaan besar lainnya. Hal ini yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Apakah koperasi memang hanya berkembang pada level menengah ke bawah dan akhirnya mulai terpinggirkan akibat liberalisasi ekonomi?.

Yang jelas, peran koperasi sangat vital khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Semangat kekeluargaan dan mencari keuntungan bersama (mengesampingkan keuntungan individu), sangat relevan dengan kultur masyarakat Indonesia. Yang jadi tantangan adalah dengan derasnya liberalisasi ekonomi, adanya pasar bebas, apakah koperasi bisa bertahan dan bisa sukses.  

Demikianlah beberapa permasalahan perekonomian Indonesia versi survei asal-asalan dan memang belum teruji secara empiris. Tapi semoga bisa memberikan gambaran tentang gejala-gejala atau fenomena yang bisa menjadi permasalahan perekonomian di Indonesia.