Tentang Robot Pengadaan

Mereka seakan-akan hanyalah sebuah robot...robot pengadaan. Padahal mereka adalah ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, yang sebelumnya telah menempuh pelatihan dan ujian untuk memperoleh predikat ahli, mereka memperoleh sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dinyatakan kompeten sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tetapi di negeri Antah Berantah ini, sebagian dari  mereka tidak jauh berbeda dengan sebuah robot...ada pihak-pihak yang mengatur agar robot ini bisa melakukan begini dan begitu....dan jika hal itu dipandang menyalahi prosedur, tentu sang robot yang akan jadi sasaran tembak, bukan pihak yang mengatur robot-robot tersebut.

Cerita 1:

Di suatu Instansi pemerintahan, Kepala instansi menginginkan jasa konsultan untuk pengembangan roadmap SDM instansi tersebut. Sebenarnya roadmap tersebut sudah ada tapi kepala instansi masih belum yakin dan perlu pandangan lain khususnya dari konsultan biar lebih mantab. 

Masalahnya adalah, belanja konsultan itu tidak direncanakan sebelumnya, baik di dokumen anggaran maupun di dokumen perencanaan pengadaan. Dan ternyata, sang kepala instansi langsung membawa konsultan tersebut dan diperkenalkan ke PPK dan pejabat pengadaan di instansi tersebut...cukup dengan kata yang singkat..." Tolong difasilitasi dan administrasinya dibantu!"....

Ini adalah perintah, jika menolak perintah, risikonya bisa runyam lagi karena salah satu risikonya mereka bisa dipindahkerjakan ke daerah lebih antah berantah lagi....Akhirnya mereka lebih memilih menjadi robot pengadaan, karena mereka tentu berpikir 2 kali untuk menolak mengingat risikonya. Walhasil PPK bisa menjadi "Pejabat Penuh Kreativitas", karena akan berkreasi bagaimana agar permintaan atasan bisa terpenuhi. Pejabat Pengadaan bisa menjadi "Pejabat Administrasi Pengadaan". karena fungsi dia yang seharusnya memilih penyedia sudah "dibantu" oleh sang kepala instansi, sehingga dia tinggal membereskan administrasinya saja....

Tugas selesai...sambil berharap, tidak ketahuan aparat pengawas atau pemeriksa dan masih bisa nyaman bekerja di instansi itu.

Cerita 2:

Menjelang akhir tahun, anggaran untuk renovasi gedung/bangunan masih tersisa banyak....Suatu saat, pejabat pengadaan mendapati ada pekerjaan perbaikan saluran air di lingkungan kantornya oleh penyedia barang/jasa. Lhoh...pekerjaan apa  ini, tidak ada kabar apa-apa kok tiba-tiba ada penyedia yang bekerja. Padahal wewenang memilih penyedia ada di pejabat pengadaan. Setelah dikomunikasikan ke PPK,ternyata memang ada perintah dari pimpinan instansi untuk segera mengerjakan, mengingat memang kebutuhan yang mendesak nanti administrasinya belakangan...dan  ketika pekerjaan sudah dikerjakan, barulah penawaran diajukan...dan administrasi dibereskan...dan robot-robot pengadaan mulai beraksi menyelesaikan segalanya.

Ini cerita tentu saja bukan cerita sebenarnya..tapi mirip-mirip dengan apa yang dicurhatkan oleh teman-teman dengan sedikit mendramatisir hehehe.
Padahal mereka bukanlah robot pengadaan...mereka punya kompetensi dan mereka punya wewenang untuk melaksanakan pengadaan bukan hanya sekedar membereskan administrasi pengadaan. 

Dari dua cerita tersebut mencerminkan beberapa hal tentang pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

1. Perlu diperbaikinya perencanaan kebutuhan tiap instansi (Ini yang  menjadi titik lemah dalam pengadaan barang/jasa) 
2. Lemahnya perencanaan atau sengaja tidak mau membuat perencanaan yang baik atau "bodo amat" dengan perencanaan yang  baik akan memunculkan risiko-risiko bahkan risiko fraud. 
3. Komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak termasuk pimpinan instansi dan pelaku pengadaan baik untuk merencanakan dengan baik maupun yang paling penting tidak mengambil kesempatan dari adanya proses pengadaan barang/jasa untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Semoga ke depannya, semakin banyak ahli pengadaan yang benar-benar ahli..dan bukan menjadi "robot pengadaan".